Anggaran DKI bocor ditangan Anies

Anggaran bocor DKI ditangan Anies

aocrp-4.orgAnggaran DKI bocor ditangan Anies Kinerja dan kejujuran Anis sebagai Gubernur DKI patut di curigai, sangat minus, karena di era nya sekarang banyak sekali di temukan penyimpangan,

indikasi ke arah Korupsi, salah satu nya pada proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta untuk tahun 2020 gaduh.

Pasalnya, banyak anggaran yang diajukan sejumlah dinas di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dianggap aneh bin ajaib.

Ajaibnya anggaran itu pertama kali dibongkar anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana dalam akun Twitter-nya @willisarana pada Selasa, 29 Oktober 2019, pekan lalu.

William saat itu mengunggah cuitan, “Ditemukan anggaran aneh pembelian lem Aibon 82 miliar lebih oleh Dinas Pendidikan.

Ternyata Dinas Pendidikan mensuplai 2 kaleng lem Aibon per murid setiap bulannya. Buat apa?”.

Ia juga mengunggah foto rincian detail anggaran lem Aibon yang akan digunakan 37.500 siswa dalam kurun waktu 12 bulan dengan harga satuan Rp 184.000.

Lem Aibon senilai Rp 82,8 miliar itu dianggarkan oleh Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat untuk kegiatan operasional pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN).

Rupanya, tak hanya anggaran anggaran lem Aibon yang aneh. PSI menemukan kejanggalan anggaran pengadaan ballpoint senilai Rp 124 miliar,

anggaran kertas Rp 213 miliar, tinta printer 400 miliar, stabilo Rp 3 miliar, penghapus Rp 31 miliar dan kalkulator senilai Rp 31 miliar.

Anggaran DKI bocor ditangan Anies

Anggaran bocor DKI ditangan Anies
aocrp-4.org

Selain itu, ada anggaran senilai Rp 121 miliar untuk pengadaan 7.313 unit komputer. Lalu, server dan storage senilai Rp 66 miliar dari Dinas Komunikasi,

Informatika, dan Statistik. Ada lagi anggaran biaya influencer senilai Rp 5 miliar oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, serta anggaran jalur sepeda Rp 73 miliar.

Lalu anggaran community action plan (CAP) oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman. Anggaran CAP ini merupakan dana pendampingan (konsultan) kepada 43 rukun warga (RW) di DKI Jakarta senilai Rp 10 miliar.

Di mana setiap RW-nya akan menerima dana CAP itu sebesar Rp 600 juta. Juga ada anggaran perencanaan revitalisasi Margasatwa Ragunan senilai Rp 55 miliar oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta.

Sayangnya, keesokan harinya ketika laman apbd.jakarta.go.id dicek, sudah tak bisa diakses, bahkan menghilang. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, pun buka suara.

Ia menyatakan sistem anggaran di DKI Jakarta sudah digital, tapi tidak smart. Seharusnya bila sistemnya pintar bisa mengoreksi kesalahan dalam memasukkan data.

Sehingga tidak akan muncul anggaran yang aneh. “Kalau smart system dia bisa melakukan pengecekan, verifikasi.

Dia bisa menguji. Ini sistem digital, tapi masih mengandalkan manual,” kata Anies di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu, 30 Oktober 2019.

Ini lah fakta bahwa Anies tidak bisa di percaya dan tidak punya prestasi, dari sekian banyak masalah yang timbul Anies pun menjawab seperti anak kecil yang hanya bisa menyalahkan dan mengkambing hitamkan orang lain. dari Jakarta Sun Gokong melaporkan. aocrp-4.org.

You may also like

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *