Permohonan Pencegahan ke Luar Negeri Untuk Mantan Menpora Imam Nahrawi

Permohonan Pencegahan ke Luar Negeri Untuk Mantan Menpora Imam Nahrawi

Permohonan Pencegahan ke Luar Negeri Untuk Mantan Menpora Imam Nahrawi

 

 

aocrp-4.org – permohonan pencegahan ke luar negeri untuk mantan Menpora Imam Nahrawi Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM telah menerima surat Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Sudah, dari 23 Agustus 2019,” kata Kasubag Humas Ditjen Imigrasi Sam Fernando saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis. Ia menyatakan bahwa Imam

dicegah untuk enam bulan ke depan setelah diajukan surat permohonan pencegahan tersebut. “Enam bulan setelah diajukan,” kata Sam Fernando. KPK pada Rabu (18/9) mengumumkan Imam

dan asisten pribadinya saat menjadi Menpora, yakni Miftahul Ulum sebagai tersangka dalam pengembangan perkara suap terkait penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah

melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran (TA) 2018. Imam diduga menerima uang dengan total Rp26,5 miliar. “Uang tersebut diduga merupakan commitment fee atas pengurusan proposal

 

hibah yang diajukan oleh pihak KONI kepada Kemenpora TA 2018,

penerimaan terkait Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima dan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan IMR selaku

Menpora,” ungkap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Rabu (18/9).

Permohonan Pencegahan ke Luar Negeri bagi Mantan Menpora Imam Nahrawi

Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Menpora dan pihak Iain

yang terkait. Adapun rinciannya tersebut di dalam rentang 2014-2018, Menpora melalui Ulum diduga telah menerima uang sejumlah Rp14,7 miliar. “Selain penerimaan uang tersebut, dalam rentang waktu

2016-2018, IMR selaku Menpora diduga juga meminta uang sejumlah total Rp11,8 miliar,” kata Alexander. Imam dan Ulum disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 B

atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999

maka untuk itu mengenai hal tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

You may also like

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *