Kasus Suap Pengurusan Izin Pembangunan Meikarta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua tersangka baru terkait kasus suap izin pembangunan Meikarta di Bekasi, Jawa Barat. Salah satunya adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Iwa Karnia (IWK).Kasus Suap Pengurusan Izin Pembangunan Meikarta

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyampaikan, selain Iwa Karnia pihaknya juga menetapkan mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto (BTO) sebagai tersangka kasus yang sama.

“Sejak 10 Juli 2019, KPK melakukan penyidikan dengan dua orang sebagai tersangka tersebut,” tutur Saut di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (29/7/2019).

Menurut dia, Bartholomeus bersama mantan petinggi Lippo Group, Billy Sindoro, Henry Jasmen, Taryudi, Fitra Djaja Purnama dan sejumlah pegawai PT Lippo Cikarang ,

Kasus Suap Pengurusan Izin Pembangunan Meikarta

mendekati mantan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin. Hal itu dimaksudkan untuk mengurus Izin Pemanfaatan Penggunaan Tanah (IPPT) terkait proyek Meikarta.

Di awal, PT Lippo Cikarang mengajukan IPPT seluas 143 hektare untuk proyek Meikarta.Kasus Suap Pengurusan Izin Pembangunan Meikarta

Dari situ, Neneng menyanggupi permintaan tersebut dengan mempersilakan melakukan komunikasi bersama orang dekatnya.

Neneng kemudian meminta sejumlah uang dan Bartholomeus menyanggupi permintaan tersebut untuk pengurusan IPPT.

Lebih lanjut, Neneng menandatangi IPPT seluas 846.356 m2 untuk pembangunan komersial area berupa apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, sekolah, hotel, dan perkantoran kepada PT Lippo Cikarang.

“BTO diduga menyetujui setidaknya lima kali pemberian tersebut kepada Bupati Neneng. Baik dalam bentuk USD dan rupiah dengan total Rp 10,5 miliar,” jelas Saut terkait suap Meikarta itu.

You may also like

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *