KKP Buka Posko Tanggap Dampak Bencana Tsunami di Banten dan Lampung

KKP Buka Posko Tanggap Dampak Bencana Tsunami di Banten dan Lampung

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dikoordinatori Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) dengan melibatkan seluruh jajaran KKP pusat dan KKP Buka Posko Tanggap Dampak Bencana Tsunami di Banten dan Lampung

Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah terdampak, membuka posko tanggap dampak bencana tsunami Selat Sunda di dua area, yaitu Banten dan Lampung.

Di Banten, Posko Koordinasi dan Depo Bantuan beralamat di Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan, Jalan Raya Carita, Umbul Tanjung, Cinangka, Serang.

KKP Buka Posko Tanggap Dampak Bencana Tsunami di Banten dan Lampung

Sementara di Lampung, terdapat tiga posko, yaitu posko transit port to port di Pelabuhan Bakauheni; posko lapangan di Desa Way Muli, Lampung Selatan; dan posko Kantor Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Lampung, Campang Raya, Sukabumi, Bandar Lampung.

Di posko-posko tersebut telah didirikan tenda-tenda komando, dapur umum, pusat pengobatan luka luar,

gudang, dan pusat transit logistik (khusus di posko Bakauheni). Disediakan pula beberapa unit mobil pengangkut.

Bencana tsunami yang terjadi  malam, tak hanya menelan ratusan korban jiwa, tetapi juga meluluhlantakkan beberapa daerah yang umumnya adalah perkampungan

nelayan.KKP Buka Posko Tanggap Dampak Bencana Tsunami di Banten dan Lampung

Untuk itu,  hingga hari ini, KKP menurunkan tim untuk melakukan pengumpulan data dan pemetaan cepat

karakteristik tsunami dan kerusakan yang terjadi, sekaligus menyalurkan bantuan yang dibutuhkan.

Bahkan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti turut serta dalam kegiatan pantau udara daerah-daerah terkena dampak bencana dan aktivitas Anak Gunung

Krakatau.KKP Buka Posko Tanggap Dampak Bencana Tsunami di Banten dan Lampung

Pemetaan cepat karakteristik tsunami dan dampaknya terhadap infrastruktur di kawasan nelayan khususnya dan lokasi pesisir umumnya, sangat penting agar bisa

dirumuskan rekomendasi penataan ruang pesisir terkait sempadan pantai sesuai Perpres 51/2016 dan upaya mitigasi ke depan sesuai PP 64/2010.

Bagi masyarakat yang ingin menyalurkan bantuan, dapat mengantarkan langsung ke posko-posko tersebut atau menghubungi koordinator di masing-masing area.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap M. Zulficar Mochtar dan Kepala Badan Karantina Ikan,

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Rina, juga turut dalam pemantauan langsung daerah terkena dampak bencana.

Zulficar mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk melihat langsung dampak tsunami terhadap kawasan-kawasan pemukiman dan pesisir, dampak terhadap nelayan dan masyarakat terdampak, serta menakar tingkat keparahannya untuk dapat dilakukan upaya antisipasi secara efektif.

“Selama perjalanan kita melihat di beberapa titik banyak rumah, pemukiman yang mengalami kerusakan, ratusan perahu rusak atau karam, puluhan hatchery (pusat

pembenihan) yang hancur , juga banyak Tempat Pendaratan Ikan (TPI) yang juga rusak, sehingga ini juga menjadi konsen kita semua,” tutur Zulficar di sela-sela kunjungannya ke Lampung,

Sementara itu, Rina mengatakan dalam waktu dekat KKP akan mendata apa-apa yang dibutuhkan stakeholder kelautan dan perikanan.

You may also like

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *