Perjalanan Panjang Reklamasi Teluk Jakarta

Perjalanan Panjang Reklamasi Teluk Jakarta

Reklamasi teluk Jakarta di pesisir pantai utara Jakarta telah dilakukan sejak era pemerintahan Presiden Soeharto. Keputusan reklamasi teluk Jakarta tertuang pada Keputusan Presiden Presiden Perjalanan Panjang Reklamasi Teluk Jakarta

Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta dan Perda Nomor 8 Tahun 1995. Keppres Nomor 52 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan, Reklamasi Pantai Utara Jakarta,

selanjutnya disebut Reklamasi Pantura, adalah kegiatan penimbunan dan pengeringan laut di bagian perairan laut Jakarta.

Tanggung jawab reklamasi dibebankan kepada kepala daerah, yakni

gubernur DKI Jakarta. Saat itu, tujuan reklamasi teluk Jakarta adalah untuk mengembangkan kawasan pantura. Kendati demikian

keputusan pembangunan pulau reklamasi ditentang Kementerian

Lingkungan Hidup. Catatan Kementerian Lingkungan Hidup yang dikutip dari situs webresmi kementerian,

diterbitkan Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tanggal 19 Februari 2003

Nomor 14 Tahun 2003 tentang Ketidaklayakan Rencana Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta.

Keputusan itu diambil berdasarkan hasil studi analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal)

terhadap rencana Reklamasi Pantura Jakarta. Amdal adalah suatu kajian mengenai dampak

Perjalanan Panjang Reklamasi Teluk Jakarta

besar dan penting dari suatu usaha dan/atau kegiatan.

Hasil studi itu menunjukkan bahwa pembangunan reklamasi Teluk Jakarta akan menimbulkan berbagai dampak lingkungan,

antara lain kontribusi terhadap intensitas dan luas genangan banjir di Perjalanan Panjang Reklamasi Teluk Jakarta

Jakarta, kerusakan ekosistem laut akibat pengambilan bahan urukan sebanyak 33 juta meter kubik yang saat

ini belum jelas lokasi pengambilan dan transportasinya, dan gangguan terhadap

operasional PLTU/PLTGU Muara Karang yang menyuplai kebutuhan listrik Jakarta, di antaranya

kawasan Istana Negara, Jalan Jenderal Sudirman, Monas, dan Bandara Soekarno Hatta.

Walaupun ditentang sejumlah pihak, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dahulu akhirnya menyetujui dilanjutkannya

pembangunan proyek reklamasi. Catatan Kompas.com tahun 2013, SBY

mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir

dan Pulau-pulau Kecil yang ditandatangani pada 5 Desember 2012. Saat itu, Gubernur DKI Jakarta

Fauzi Bowo juga mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang

Kawasan Reklamasi Pantura Jakarta pada September 2012 untuk mengembangkan 17 pulau

buatan di Teluk Jakarta, sebulan sebelum ia lengser. Namun, keputusan itu tidak pernah lahir. Salah satu anggota pansus saat itu,

Bestari Barus, menilai, izin tersebut memang tidak bisa diterbitkan.

Sebab, seorang kepala daerah tidak bisa menerbitkan izin yang berlaku jangka panjang jika masa jabatannya hanya tersisa enam bulan.

Selanjutnya, Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa

Ahok yang saat itu menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta mendampingi Gubernur Joko Widodo mengeluarkan izin pelaksanaan reklamasi untuk Pulau G

You may also like

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *